Penafsiran Hukum Yang Seharusnya Dipilih Oleh Hakim

Oleh : Prima Jayatri, S.H.

Penjelasan rasional tentang arti dan cara meggunakan tiap-tiap metode tersebut, serta bagaimana memilih metode yang akan digunakan atau bagaimana mengkombinasikan metode-metode tersebut dalam situasi konkret tertentu, itulah yang disebut teori penafsiran. Dengan pendekatan hermeneutikal, maka sedapat mungkin semua atau sebanyak mungkin metode-metode interpretasi itu dimanfaatkan atau dilibatkan. Demikianlah, berdasarkan pendekatan hermeutikal dari titik berdiri subyek penstudi atau interpretator, maka penetapan proposisi hukum itu dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (ditafsirkan) berdasarkan makna kata serta struktur kalimatnya (metode gramatikal) dalam konteks latar belakang sejarah terbentuknya aturan hukum atau undang-undang tersebut (metode historikal) dalam kaitan dengan tujuan yang mau dicapai dengan pembentukan aturan hukum yang terkait (metode teologikal) yang menentukan isi aturan hukum, positif tersebut serta dalam konteks hubungan dengan aturan-aturan positif lainnya (metode sistematikal), dan secara kontekstual merujuk atau memperhitungkan faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan ekonomi yang relevan saat itu (metode sosiologikal) dengan mengacu kepada pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental yang dianut (filosofikal) dalam proyeksi ke masa depan (futurologikal).

Penggunaan teori penafsiran ini dapat menghasilkan lebih dari satu hipotesis tentang makna aturan hukum yang ditelaah. Dalam hal ini terjadi, maka ilmuwan hukum atau hakim dalam kerangka teori penafsiran yang dianutnya harus memilih dari berbagai makna aturan hukum yang mungkin itu, satu makna yang paling optimal  (yang dianggapnya paling tepat) dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain (kenyataan sosial, nilai-nilai, akseptabilitas dan evektifitasnya). Jadi, seorang hakim idealnya tidak hanya memaparkan bagaimana aturan hukum dapat diinterpretasi, melainkan juga menentukan pilihan dari antara berbagai kemungkinan alternatif makna secara terargumentasi.

Dalam konteks ini Koesnoe menjelaskan bahwa pada waktu melakukan interpretasi yuridis, maka yang pertama-tama dihadapi oleh hakim sebagai penegak hukum adalah “aksara yang tertulis dihadapannya”, untuk kemudian berupaya menemukan arti dari aksara (kata- kata tetulis) tersebut. Selanjutnya koesnoe mengemukakan “dengan begitu si yuris yang membaca itu mengahadapi konsep, pengertian dari kata yang bersangkutan. Jumlah konsep yang dijumpai itu umumnya tidak tunggal. Tidak ada kata yang mutlak tunggal arti. Dari itu, membaca tulisan dalam tahap tersebut, adalah langkah merenung tentang makna dan konsep yang ada itu yang paling ‘pas’. (…) dia dituntut untuk menentukan pilihannya dalam kerangka konsep yang dianut Tata Hukumnya.”

Jenis-Jenis Metode dan Konstruksi Hukum

Oleh : Prima Jayatri, S.H.

Beragam pandangan ahli tentang penafsiran hukum atau interpretasi hukum menimbulkan banyak teori, metode, atau jenis-jenis penafsiran hukum. Beragamnya pembagian metode penafsiran hukum itu patut diduga karena terdapat perbedaan ukuran general dan khususnya kategori yang digunakan.  

Adapun jenis-jenis metode penafsiran dan konstruksi hukum  yang biasanya dipakai, diantaranya adalah sebagai berikut.

1.    Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Hakim wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, oleh karenanya metode ini juga disebut metode objektif.

2.    Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena, terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.

3.    Metode Interprestasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.

Dalam  ilmu hukum interpretasi historis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a.    Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (Wethistoirsche interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif karena penafsiran rnenempatkan  pada pandangan subjektif pembuat undang-undang. Dengan demikian interpretasi menurut sefarah undang-undang merupakan lawan dari interpretasi gramatikal yang disebut sebagai metode penafsiran objektif.

b.    Penafsiran menurut sejarah hukum (Rechts historische interpretatie) adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum. Pemikiran yang mendasari diterapkannya metode interpretasi ini adalah anggapan bahwa setiap undang-undang selalu merupakan reaksi dari kebutuhan sosial yang memerlukan pengaturan. Setiap pengaturan dapat dipandang sebagai langkah dalam perkembangan sosial masyarakat sehingga langkah itu maknanya diketahui. Hal ini meliputi semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang.

4.    Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak. Dengan lebih sederhana pengertian metode interpretasi teleologis atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenamya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.

5.    Interpretasi Antisipatif atau Futuristis yaitu cara penafsiran  yang menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.

6.    Interpretasi Evolutif-Dinamikal yaitu apabila hakim dalam putusannya memerikan makna sangat menentukan (yang melakukan terobosan) pada perkembangan hukum yang terjadi  setelah (kemunculan atau keberlakuan) aturan-aturan hukum tertentu.

7.    Interpretasi Restriktif dan Ekstensif. Ditinjau dari hasil penemuannya, suatu penafsiran undang-undang dapat dibedakan ke dalam interpretasi restriktif dan ekstensif. Interpretasi restriktif adalah sebuah perkataan diberi makna sesuai atau lebih sempit dari arti yang diberikan pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan interpretasi ekstensif adalah sebuah perkataan diberi makna lebih luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu menurut kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari.

8.    Metode Konstruksi Analogi yaitu merupakan metode penemuan hukum dengan cara memasukan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

9.    Metode Konstruksi argumentum a contrario yaitu merupakan metode konstruksi  yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam wilayah pasal tersebut.

10. Metode Konstruksi Penghalusan hukum yaitu merupakan metode yang mengeluarkan masalah yang dihadapinya sebagai perkara dari lingkup perundang-undangan yang bersangkutan.

Sekilas penjelasan tentang penafsiran hukum

Oleh : Prima Jayatri, S.H.

Dalam masyarakat modern yang semakin majemuk semakin meningkat pula kebutuhan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum yang diperlukan itu kedalam berbagai perangkat aturan hukum tertulis yang berlaku umum (perundang-undang). Aturan tertulis ini antara lain berfungsi untuk menjamin stabilitas dalam hubungan-hubungan hukum antar warga masyarakat. Namun, kehidupan masyarakat dalam kenyataan riil berfaset sangat majemuk sehingga tidak dapat sepenuhnya keseluruhannya dituangkan ke dalam jaringan aturan-aturan hukum yang secara konkret merumuskan kaidah-kaidah hukum secara-terperinci( mendetail) karena itu, perundang-undangan dikonstruksi  berlandaskan beberapa contoh tipikal berupa model-model perilaku yang relatif masing-masing bersifat umum dan abstrak. Di sini peran dari hakim sebagai penegak hukum adalah menafsirkan peraturan yang abstrak tersebut untuk diterapkan  pada kasus-kasus yang dihadapkan padanya.

Jika di dalam masyarakat terjadi konflik yang terkait model perilaku yang tercantum dalam aturan hukum, maka penyelesaian dan pengargumentasian putusannya mudah, yakni cukup dengan mensubsumsikan konflik itu pada aturan hukum yang memuat model perilaku terkait untuk kemudian menarik kesimpulan yang sudah diimplikasikan didalam aturan hukum tersebut. Situasi menjadi fundamental berbeda, jika pengambil putusan, misalnya hakim, dihadapkan pada kasus konkret yang termasuk “hardcases” (peristiwa-peristiwa yang tidak atau belum jelas kaidah atau aturan hukum yang mana yang ke dalam wilayah penerapannya peristiwa-peristiwa termasuk). Karena situasi riilnya, kasus-kasus yang demikian itu tidak dapat begtu saja disubsumsikan pada salah satu aturan hukum. Dalam kasus tersebut diperlukan penafsiran maupun konstruksi dalam penerapan aturan hukumnya. Sedangkan semua putusan hukum selalu dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Semua putusan hukum selalu memerlukan argumentasi untuk memungkinkannya diterima sebagai putusan yang dari segala segi paling akseptabel.

Penafsiran itu sendiri ialah aspek praktikal diarahkan pada sasaran-sasaran praktikal, penafsiran selalu berupaya menemukan atau  menetapkan makna dari bagian-bagian untuk kemudian berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian tersebut dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya berupaya memahami interpretandum, hasilnya disorotkan pada bagian-bagian guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat untuk kemudian hasilnya disorotkan balik pada keseluruhan, dan demikian seterusnya sampai tercapai konsumasi di atas. Dalam proses pemahaman yang dipaparkan tadi, maka nilai-nilai, konsep-konsep, keyakinan-keyakinan, kebutuhan-kebutuhan serta tujuan-tujuan manusia akan selalu memainkan peranan dan memberikan arah.

Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia. Kegiatan kehidupan manusia itu sedemikian luasnya, sehingga tidak terhitung lagi jenis dan jumlahnya. Dengan  demikian maka tidak mungkin satu peraturan perundang-undangan mengatur atau mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia. Wajarlah kalau tidak dimungkinkan adanya  peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya atau selalu jelas sejelas-jelasnya.  Penasiran hukum mendapatkan peranan paling  penting lagi dalam hal ini. 

            Apabila  berbicara tentang penafsiran oleh hakim yang dimaksudkan tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Ini bukan berarti sekedar menerapkan peraturan, bukan sekedar melakukan subsumpsi.

            Pada pemaparan hukum yang terjadi adalah menentukan isi aturan hukum setepat mungkin. Hal menetapkan isi aturan hukum berarti menetapkan apa yang menjadi kaidah hukumnya yang disebut proposisi kaidah, yang pada dasarnya adalah hipoteis tentang makna aturan hukum atau teks otoritatif (undang-undang) itu. Dengan demikian, memaparkan aturan hukum adalah menginterpretasi aturan hukum yang menghasilkan proposisi kaidah, yakni pernyataan tentang makna atau isi aturan hukum, yang sebagai produk ilmiah dapat dikualifikasikan sebagai hipotesis. Karena itu, pemaparan aturan hukum akan sangat tergantung pada teori interpretasi yang dianut.