Penemuan Hukum

Oleh: Prima Jayatri, S.H.

 

Suatu masyarakat dimanapun mempunyai kecenderungan pada ketertiban dan keadilan. Untuk itu masyarakat memunculkan berbagai kaidah hukum positif. Kaidah-kaidah hukum positif berpretensi untuk merealisasikan cita-hukum, yakni apa yang dipersepsi dan dihayati sebagai hukum yang hidup dan dianut dalam masyarakat tertentu, yang dalam dalam garis besarnya berintikan: ketertiban, kepastian, prektibilitas, kegunaan sosial, keadilan. Kaidah hukum tersebut diterapkan dan ditegakan oleh otoritas publik yang kewenangan dan kehadirannya diterima oleh masyarakat.

Penegakan kaidah hukum tersebut salah satunya dijalankan oleh lembaga pengadilan.  Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa atau konflik secara obyektif untuk menegakan undang-undang dengan tata cara formal dan terorganisasi. Dalam tugasnya lembaga tersebut dijalankan salah satunya oleh seorang hakim. Maka wajar dalam hubungan ini sering orang menunjukkan bahwa secara tradisional tugas peradilan deserahkan kepada hakim dan lebih lanjut bahwa peradilan dan penemuan hukum itu adalah saling berkaitan. Selain daripada itu orang juga membela bahwa kewibawaan itu memang pantas diberikan kepada hakim atas dasar keahlian profesionalnya. Hakim, demikian orang berargumentasi, bagaimana pun juga adalah yang paling siap (tepat) untuk memenuhi tugas peradilan (yakni tugas menyatakan apa hukumnya).

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus memberikan penyelesaian  definitif terhadap konflik, definitif disini diartikan apabila telah berkekuatan tetap maka tidak bisa diajukan atau diadili kembali. Hakim tidak boleh memihak dan harus ada patokan yang bersifat umum yakni hukum positif.  Keputusan hakim harus imparsial-obyektif serta harus manusiawi dan adil, dikarenakan tidak ada ukuran manusiawi dan adil maka hakim wajib menggali keadilan yang ada di dalam suatu masyarakat . Selain dari itu hakim juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Implementasi aturan-aturan hukum oleh pengambil keputusannya  menuntut fleksibilitas. Jadi, hakim dalam mengambil keputusan harus mengadaptasi aturan hukum pada situasi-situasi yang wujud konkret persisnya tidak mungkin diantisipasi oleh pembentuk hukum (pembentuk undang-undang) tetapi di lain pihak harus tetap prediktabel. Dalam tegangan antara stabilitas dan fleksibilitas itu maka implementasi hukum tidak dapat lain harus selalu mewujudkan kompromi antara prediktibilitas dan keadilan.

Hal-hal tersebut menjadi penting karena hasil putusan-putusan hakim tersebut, dapat dipaksakan dengan penggunaan kekerasan  (geweld) yakni dengan menggunakan alat kekuasaan negara, karena tindakannya merupakan tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, overeidshandelen) yang mencakup monopoli otoritas publik (overeidsmonopolie) untuk menggunakan kekerasan. Oleh karena kekerasan sangat menyinggung hak fundamental dari seorang manusia maka tindakan hakim tersebut harus dijamin oleh aturan-aturan prosedural yang disebut hukum acara sebagai penjunjung hak asasi manusia. Aturan prosedural tersebut haruslah ketat apabila terjadi penyimpangan, maka hakim harus bertanggungjawab untuk penyimpangannya tersebut. Konsekuensinya semua keputusan hakim harus harus selalu terargumentasi (motivoring vonis). Hakim dalam menentukan fakta-fakta dan dalam kaitan dengan bukti-bukti dari fakta-fakta itu, hakim terikat pada aturan-aturan dari hukum acara dan hukum pembuktian. Untuk seleksi dan penilaian terhadap fakta-fakta sebagai peristiwa-peristiwa hukum, hakim itu terikat pada hukum materil yang mungkin dapat diterapkan.

Di sisi lain peradilan pidana (strafproces) pada asasnya merupakan sebuah proses yang berkelanjutan terarah pada penemuan kebenaran, atas dasar bukti-bukti dari fakta-fakta. Dalam peradilan pidana juga berlaku bahwa penemuan kebenaran itu selalu terikat pada kaidah-kaidah. Perlindungan kedudukan hukum dari warga masyarakat yang menjadi tersangka yang di sini menjadi taruhan. Memang dalam perkara-perkara pidana adalah tidak pasti bahwa kebenaran dapat ditegakkan, walaupun ikhtiar kearah itu harus dilakukan.  

Dalam praktek, terkadang hakim mengahadapi perundangan yang tidak jelas, maka untuk menyikapinya hakim di diharuskan melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap perundang-undangan yang kurang jelas tersebut.

Di atas telah disinggung sedikit mengenai salah satu metode penemuan hukum oleh hakim, selanjutnya akan lebih dijelaskan mengenai penemuan hukum itu sendiri. Arti penemuan hukum dan mengapa diperlukan penemuan hukum menjadi sangat terkenal terutama sejak abad 19, seperti pandangan tentang penemuan hukum yang dikemukakan oleh Paul Scholten yang memperoleh banyak pengikut. Sudikno Mertokusumo mengatakan “Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit”. Sedangkan J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai ‘sebuah reaksi terhadap situasi-situasi bermasalah (problematikal) yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum’. Ia berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum  atau sengketa-sengketa yuridis. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkrit. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari  fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum, berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan bagaimana terhadap situasi-situasi problematik tertentu  seyogyanya harus diberikan reaksi.

Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.  Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Bregstein yang berpendapat: “Pembuat undang-undang melahirkan kehendaknya dengan kata-kata. Hanya kata-kata itulah yang berhak atas wibawa yang mutlak. Kehidupan sosial yang mereaksi kata-kata ini, membuat kata-kata ini, tanda-tanda mati itu menjadi hidup, memberikan pada kata-kata itu arti”, dan apabila dilanjutkan dengan kata-kata Suijling:”… hakim harus  melengkapi undang-undang yang dirumuskan secara abstrak dengan ketentuan-ketentuan dari moral rakyat, dan karena itu selalu menyelenggarakan keadilan, yang adanya dijamin oleh undang-undang bersama dengan moral rakyat  untuk melindungi para pencari keadilan”.  Dalam hukum pidana yang sangat legistis karena secara fundamental didasarkan pada prinsip legalitas, di mana sangat ditentukan oleh unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan deliknya, Schaffmeister menyatakan: “Norma-norma perilaku yang tersirat dalam perumusan delik bukan pencerminan yang mencakup seluruh noma-norma materil. Perumusan delik lebih banyak membentuk bagian-bagian daripada merumuskan keseluruhan norma perilaku. Hukum pidana mempertahankan norma-norma secara fragmentaris”.

Dengan demikian, di dalam situasi masyarakat dengan tingkat perkembangan di segala bidangnya sangat tinggi dan kompleks, seringkali undang-undang tidak dapat lagi mengantisipasi  perkembangan itu, tetapi di sinilah letak peranan hakim selaku penjaga hukum dan keadilan memainkan peranannya. Oleh karena itu Bregstein pernah mengatakan: “Terhadap kata-kata undang-undang penerap undang-undang memiliki suatu kebebasan yang luas. Jadi dia bukanlah ‘mulut undang-undang’ tetapi ‘mulut jiwa undang-undang’”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s