Penafsiran Hukum Yang Seharusnya Dipilih Oleh Hakim

Oleh : Prima Jayatri, S.H.

Penjelasan rasional tentang arti dan cara meggunakan tiap-tiap metode tersebut, serta bagaimana memilih metode yang akan digunakan atau bagaimana mengkombinasikan metode-metode tersebut dalam situasi konkret tertentu, itulah yang disebut teori penafsiran. Dengan pendekatan hermeneutikal, maka sedapat mungkin semua atau sebanyak mungkin metode-metode interpretasi itu dimanfaatkan atau dilibatkan. Demikianlah, berdasarkan pendekatan hermeutikal dari titik berdiri subyek penstudi atau interpretator, maka penetapan proposisi hukum itu dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (ditafsirkan) berdasarkan makna kata serta struktur kalimatnya (metode gramatikal) dalam konteks latar belakang sejarah terbentuknya aturan hukum atau undang-undang tersebut (metode historikal) dalam kaitan dengan tujuan yang mau dicapai dengan pembentukan aturan hukum yang terkait (metode teologikal) yang menentukan isi aturan hukum, positif tersebut serta dalam konteks hubungan dengan aturan-aturan positif lainnya (metode sistematikal), dan secara kontekstual merujuk atau memperhitungkan faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan ekonomi yang relevan saat itu (metode sosiologikal) dengan mengacu kepada pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental yang dianut (filosofikal) dalam proyeksi ke masa depan (futurologikal).

Penggunaan teori penafsiran ini dapat menghasilkan lebih dari satu hipotesis tentang makna aturan hukum yang ditelaah. Dalam hal ini terjadi, maka ilmuwan hukum atau hakim dalam kerangka teori penafsiran yang dianutnya harus memilih dari berbagai makna aturan hukum yang mungkin itu, satu makna yang paling optimal  (yang dianggapnya paling tepat) dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain (kenyataan sosial, nilai-nilai, akseptabilitas dan evektifitasnya). Jadi, seorang hakim idealnya tidak hanya memaparkan bagaimana aturan hukum dapat diinterpretasi, melainkan juga menentukan pilihan dari antara berbagai kemungkinan alternatif makna secara terargumentasi.

Dalam konteks ini Koesnoe menjelaskan bahwa pada waktu melakukan interpretasi yuridis, maka yang pertama-tama dihadapi oleh hakim sebagai penegak hukum adalah “aksara yang tertulis dihadapannya”, untuk kemudian berupaya menemukan arti dari aksara (kata- kata tetulis) tersebut. Selanjutnya koesnoe mengemukakan “dengan begitu si yuris yang membaca itu mengahadapi konsep, pengertian dari kata yang bersangkutan. Jumlah konsep yang dijumpai itu umumnya tidak tunggal. Tidak ada kata yang mutlak tunggal arti. Dari itu, membaca tulisan dalam tahap tersebut, adalah langkah merenung tentang makna dan konsep yang ada itu yang paling ‘pas’. (…) dia dituntut untuk menentukan pilihannya dalam kerangka konsep yang dianut Tata Hukumnya.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s